POHUWATO (GOL) — Ketidakhadiran pihak perusahaan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait persoalan ketenagakerjaan kembali mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Pohuwato. Sikap tersebut dinilai menghambat proses penyelesaian permasalahan yang melibatkan pekerja dan manajemen perusahaan.
Sorotan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pohuwato, Iwan Abay, saat memimpin RDPU yang melibatkan DPRD dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (09/11/2026).
Menurut Iwan, kehadiran pihak perusahaan dalam forum tersebut sangat diperlukan agar persoalan menyangkut hak-hak tenaga kerja dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan solusi yang dapat diterima semua pihak.
Ia menegaskan, RDPU merupakan ruang komunikasi untuk mempertemukan berbagai kepentingan sekaligus menghindari kesalahpahaman antara pekerja dan pihak manajemen perusahaan.
“Rapat ini sifatnya tetap buka. Minimal kita menggunakan zoom jika berhalangan hadir langsung, itu pun sudah bagian dari rapat. Kalau jawabannya hanya bersurat tanpa kehadiran fisik, tentu itu bukan esensi rapat yang sesungguhnya,” ujar Iwan Abay usai memimpin jalannya rapat.
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa DPRD hadir sebagai fasilitator yang berupaya menjembatani kepentingan masyarakat dengan dunia usaha. Karena itu, komunikasi antara seluruh pihak harus tetap terbangun agar persoalan ketenagakerjaan tidak terus berlarut-larut.
DPRD, lanjutnya, memahami bahwa dalam setiap pembahasan bisa saja terdapat dinamika maupun perbedaan pandangan. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi perusahaan untuk mengabaikan undangan lembaga legislatif.
“Kehadiran pihak perusahaan sangat penting agar penjelasan tidak hanya sepihak. DPRD tidak mungkin menjelaskan persoalan yang menjadi ranah internal perusahaan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Pohuwato berencana kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap perusahaan terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan persoalan ketenagakerjaan tersebut mendapat perhatian dan penyelesaian secara adil, transparan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.










