SERIKAT.ID – DPRD Kabupaten Pohuwato menindaklanjuti aspirasi penambang lokal dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pihak perusahaan Pani Gold Mine (PGM), Senin (21/9/2026).
Pertemuan yang melibatkan gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Pohuwato tersebut membahas sejumlah persoalan yang disampaikan para penambang lokal. Tiga isu utama menjadi perhatian, yakni penyelesaian pembayaran camp, persoalan talang-talang, serta akses jalan yang digunakan masyarakat penambang.
RDPU dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pihak PGM, serta sejumlah perwakilan masyarakat penambang lokal.
Dalam forum tersebut, para penambang menyampaikan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembayaran camp yang menurut keterangan para penambang belum diselesaikan.
Persoalan talang-talang dan akses jalan yang disebut telah ditutup oleh pihak perusahaan juga menjadi bagian dari pembahasan. Aspirasi tersebut kemudian dibicarakan bersama oleh DPRD, pemerintah daerah, perusahaan, dan perwakilan penambang lokal.
Pembahasan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi di ruang rapat. Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Pohuwato menyepakati peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi akses jalan yang dipersoalkan masyarakat.
Usai RDPU ditutup, Ketua DPRD Beni Nento bersama sejumlah anggota DPRD langsung menuju lokasi yang disebut sebagai akses para penambang lokal dan diduga telah ditutup oleh perusahaan.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan. Dengan melihat langsung lokasi yang dipersoalkan, DPRD dapat mencocokkan informasi yang disampaikan masyarakat dalam forum RDPU dengan keadaan sebenarnya.
Langkah ini juga penting untuk memastikan bahwa proses tindak lanjut aspirasi tidak hanya bertumpu pada keterangan satu pihak. Informasi dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan penyelesaian persoalan.
Melalui fungsi representasi dan pengawasan, DPRD Pohuwato berupaya mengawal aspirasi penambang lokal agar memperoleh perhatian serta kejelasan tindak lanjut. Pada saat yang sama, penyelesaian persoalan perlu dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan.
DPRD diharapkan dapat menggunakan hasil peninjauan lapangan sebagai dasar untuk menentukan langkah berikutnya, terutama terkait akses jalan, pembayaran camp, dan persoalan talang-talang.
Penyelesaian yang mengedepankan dialog, keterbukaan informasi, serta pemeriksaan kondisi faktual di lapangan diharapkan dapat mempertemukan kepentingan masyarakat dan perusahaan. Dengan demikian, persoalan yang berkembang dapat ditangani secara terukur tanpa memperluas ketegangan di kawasan pertambangan Pohuwato.










