POHUWATO – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dari Fraksi Partai Gerindra, Hamdi Alamri, melontarkan kritik terhadap sikap PT Merdeka Copper Gold Tbk yang tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Pohuwato, Senin (9/11/2026).
Hamdi menilai ketidakhadiran pihak perusahaan dalam forum resmi tersebut mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap lembaga legislatif, pemerintah daerah, maupun masyarakat Pohuwato yang membutuhkan kejelasan atas berbagai persoalan terkait aktivitas investasi pertambangan.
Menurutnya, RDP merupakan ruang penting untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan pihak perusahaan sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, kesempatan untuk berdialog secara langsung justru tidak dimanfaatkan oleh pihak manajemen perusahaan.
Kekecewaan Hamdi semakin terlihat ketika ia menilai sikap perusahaan seolah tidak menganggap keberadaan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai bagian penting yang harus diperhatikan.
“Bukan cuma DPRD, bukan cuma pemerintah daerah, bahkan seluruh masyarakat Pohuwato tidak punya arti apa-apa di mata perusahaan,” ujar Hamdi dalam RDP tersebut.
Ia juga menyayangkan langkah perusahaan yang hanya memberikan surat balasan berisi penolakan untuk menghadiri undangan, tanpa datang langsung guna mendengarkan dan memberikan penjelasan atas persoalan yang dipertanyakan.
“Surat resmi yang kami berikan hari ini, tetapi kemudian dibalas dengan surat lagi, seperti orang sedang bercinta. Surat yang disampaikan itu berisi penolakan,” sindirnya.
Hamdi menegaskan, terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak perusahaan. Di antaranya menyangkut keberlangsungan tenaga kerja lokal, dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, komitmen terhadap pelestarian lingkungan, hingga realisasi kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat.
Menurutnya, investasi yang masuk ke Kabupaten Pohuwato seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, perusahaan diharapkan tidak mengabaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa kekecewaan masyarakat yang terus menumpuk berpotensi menimbulkan persoalan sosial lebih besar apabila tidak segera ditangani. Terlebih, ketidakhadiran pihak manajemen dalam forum RDP disebut bukan kali pertama terjadi.
Hamdi berharap perusahaan dapat menunjukkan sikap kooperatif dan membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah maupun DPRD agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara transparan dan tidak berkembang menjadi konflik di lapangan.
RDP tersebut dipimpin oleh legislator Partai Demokrat, Hj. Iwan Abay, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato dan perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya DPRD mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang membutuhkan penjelasan dan tanggung jawab pihak perusahaan.










