SERIKAT.ID – DPRD Kabupaten Pohuwato mendorong penyelesaian persoalan di kawasan pertambangan melalui komunikasi terbuka, dialog, dan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi sekaligus memastikan kepentingan masyarakat lokal tetap mendapat perhatian.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pohuwato, Hamdi Alamri, menegaskan bahwa masyarakat Pohuwato pada prinsipnya tidak menolak kehadiran investasi pertambangan. Namun, proses penanganan persoalan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang menghormati masyarakat dan tidak memicu ketegangan.
Pernyataan itu disampaikan Hamdi pada Selasa (15/9/2026), menyusul polemik pembongkaran camp milik penambang lokal di kawasan pertambangan Pohuwato yang dinilai tidak mengedepankan pendekatan persuasif.
“Penanganan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan tidak melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, tapi lebih kepada hal-hal yang kelihatannya agak anarkis, itu kami sangat mengecam perbuatan-perbuatan itu,” tegas Hamdi.
Menurutnya, penyelesaian persoalan pertambangan perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan pada aktivitas penambangan tradisional. Karena itu, setiap langkah penertiban maupun penyelesaian persoalan sebaiknya didahului komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.
Hamdi juga menegaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap investasi tidak seharusnya dipertentangkan dengan upaya melindungi kepentingan warga lokal.
“Pada prinsipnya, masyarakat Pohuwato itu menerima adanya investasi pertambangan. Tapi kemudian ini sengaja dicederai dengan cara-cara yang tidak humanis dan tidak manusiawi. Sehingga hari ini yang ter-publish di ruang publik seakan-akan masyarakat Pohuwato menolak, padahal tidak,” ujarnya.
Bagi DPRD, keberadaan investasi dan perlindungan terhadap masyarakat merupakan dua hal yang semestinya dapat berjalan beriringan. Iklim usaha yang kondusif tidak hanya ditentukan oleh kepastian investasi, tetapi juga oleh hubungan yang baik antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Dalam persoalan tersebut, Hamdi turut menyoroti masalah kompensasi dan penyelesaian tali asih yang disebut menjadi salah satu sumber gesekan antara penambang lokal dan pihak perusahaan. Ia berharap persoalan yang belum terselesaikan dapat memperoleh perhatian serius agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
DPRD Pohuwato pun mendorong manajemen perusahaan untuk membuka ruang komunikasi, membangun kembali hubungan dengan masyarakat, serta menghindari tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai intimidasi.
“Kami berharap pihak perusahaan lebih humanis, lebih manusiawi, dan membangun komunikasi yang baik. Karena cara-cara kemarin itu sama sekali melecehkan. Ada ruang hidup masyarakat yang direbut, sementara warga sebenarnya legowo menerima keberadaan perusahaan. Kenapa langkah-langkah persuasif tidak dilakukan? Itu yang kami tekankan,” pungkasnya.
DPRD Pohuwato berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan secara konstruktif dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Dialog yang terbuka diharapkan menjadi jalan untuk mempertemukan kepentingan perusahaan dan masyarakat, sehingga kegiatan investasi tetap berjalan tanpa mengabaikan hak, rasa aman, serta keberlangsungan hidup warga lokal.
Sementara itu, berbagai tudingan mengenai dugaan keterlibatan kelompok tertentu, tindakan anarkis, maupun persoalan kompensasi masih memerlukan klarifikasi dari perusahaan dan pihak-pihak terkait. Verifikasi terhadap informasi tersebut penting agar penyelesaian persoalan berlangsung secara objektif dan berdasarkan fakta.
Melalui fungsi representasi dan pengawasan, DPRD Pohuwato mendorong agar setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat memperoleh perhatian dan penanganan yang tepat. Dengan komunikasi dan pendekatan humanis, stabilitas daerah serta keberlanjutan investasi diharapkan dapat dijaga bersama.










