POHUWATO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar rapat paripurna ke-42 dengan agenda pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Pohuwato tersebut dipimpin Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, didampingi Wakil Ketua I Hamdi Alamri, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD.
Turut hadir Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, yang mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah pembahasan dan penetapan Propemperda Kabupaten Pohuwato Tahun 2027. Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengusulkan sebanyak 15 Ranperda.
Selain usulan eksekutif tersebut, terdapat sembilan Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD Pohuwato. Dengan demikian, total rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda Tahun 2027 berjumlah 24 Ranperda.
Penetapan Propemperda tersebut menjadi bagian dari perencanaan pembentukan regulasi daerah yang akan dibahas dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan.
Selain agenda pembentukan regulasi, rapat paripurna ke-42 juga membahas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 pada tahapan pembicaraan tingkat I.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Iwan S. Adam mengatakan bahwa rapat paripurna tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, baik dalam penyusunan kebijakan anggaran maupun pembentukan produk hukum daerah.
“Melalui rapat paripurna ini, diharapkan terbangun sinergi dan komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghasilkan kebijakan anggaran serta produk hukum daerah yang berkualitas, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Wabup Iwan Adam.
Ia juga berharap APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi landasan dalam mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pembahasan Ranperda APBD dan penetapan 24 Ranperda dalam Propemperda 2027, DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pohuwato.










