POHUWATO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pohuwato mengusulkan agar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato mempertimbangkan status kependudukan, khususnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pohuwato.
Usulan tersebut mengemuka dalam pertemuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah daerah.
Anggota Banggar DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, menyampaikan bahwa ASN yang tidak memiliki KTP Pohuwato sebaiknya tidak diberikan pembayaran TPP. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menentukan penerima tambahan penghasilan pegawai.
“Selama yang bersangkutan bukan KTP Pohuwato, maka kami menyarankan untuk tidak dibayarkan TPP,” tegas Nasir.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, yang mewakili pemerintah daerah dalam pembahasan bersama Banggar DPRD.
Sementara itu, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan sikap resmi Badan Anggaran DPRD Pohuwato.
“ini pernyataan banggar”.
Beni berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap usulan tersebut dan menindaklanjutinya dalam perumusan kebijakan pembayaran TPP ASN pada Tahun Anggaran 2027.
Usulan ini menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian Banggar DPRD Pohuwato dalam pembahasan Ranperda APBD 2027, khususnya terkait kebijakan pengelolaan belanja daerah dan pemberian tambahan penghasilan bagi ASN.










