POHUWATO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana masuknya investasi PT Lumintu Ageng Lestari Joyo di wilayah Popayato.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, saat menerima aspirasi ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Popayato di halaman Kantor DPRD Pohuwato, Selasa (28/7/2026).
Kedatangan ratusan warga dari sejumlah desa di wilayah barat Kabupaten Pohuwato itu bertujuan menyuarakan penolakan terhadap rencana investasi perusahaan tersebut. Masyarakat meminta DPRD bersama pemerintah daerah memberikan jaminan perlindungan terhadap ruang hidup warga serta kelestarian lingkungan di wilayah Popayato.
Dalam menerima massa aksi, Beni Nento turut didampingi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.
Di hadapan para demonstran, Beni menjelaskan bahwa DPRD Pohuwato telah menindaklanjuti aspirasi penolakan masyarakat sejak beberapa bulan terakhir. Bahkan, lembaga legislatif tersebut sebelumnya telah menggelar rapat internal dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis guna meminta penjelasan mengenai legalitas dan rencana investasi perusahaan.
Sejumlah instansi terkait, mulai dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) hingga instansi yang membidangi sektor kehutanan, turut dimintai klarifikasi.
“Sesungguhnya sejak rapat awal bersama dinas teknis terkait, dapat disimpulkan bahwa skema investasi ini belum masuk secara resmi. Ditambah lagi dengan adanya surat penolakan dari masyarakat Popayato Barat yang ditandatangani oleh tokoh masyarakat dan mantan anggota DPRD, kami langsung mengambil langkah konkret,” ujar Beni.
Lebih lanjut, Beni menegaskan bahwa sikap penolakan terhadap rencana investasi PT Lumintu Ageng Lestari bukanlah keputusan pribadi maupun kepentingan kelompok politik tertentu. Menurutnya, sikap tersebut merupakan keputusan bersama seluruh fraksi di DPRD Pohuwato yang telah disampaikan melalui forum resmi lembaga legislatif.
“Enam fraksi yang ada di DPRD Pohuwato, baik Fraksi Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, maupun dua fraksi gabungan lainnya sejak awal telah menyatakan sikap tegas menolak hadirnya PT Lumintu Ageng Lestari. Sikap kami di DPRD sama dan sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh Bapak dan Ibu sekalian hari ini,” tegas Beni.
Pernyataan Ketua DPRD tersebut langsung disambut tepuk tangan dan respons positif dari ratusan massa aksi yang memadati halaman Kantor DPRD Pohuwato.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal aspirasi masyarakat, perwakilan Aliansi Masyarakat Popayato kemudian menyerahkan dokumen Pakta Integritas kepada DPRD Kabupaten Pohuwato.
Dokumen tersebut selanjutnya ditandatangani oleh anggota DPRD yang hadir di hadapan massa aksi. Penandatanganan Pakta Integritas ini menjadi simbol komitmen bersama para wakil rakyat untuk mengawal aspirasi masyarakat terkait penolakan rencana investasi PT Lumintu Ageng Lestari Joyo.
DPRD Pohuwato memastikan akan terus mengawal tuntutan masyarakat dan mendorong agar setiap rencana investasi yang masuk ke wilayah Kabupaten Pohuwato tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
Usai menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Pohuwato dan melakukan penandatanganan Pakta Integritas, massa Aliansi Masyarakat Popayato kemudian melanjutkan aksi menuju Kantor Bupati Pohuwato. Langkah tersebut dilakukan untuk menyampaikan langsung aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah daerah.










