POHUWATO – Sejumlah persoalan terkait aktivitas pertambangan lokal di Kabupaten Pohuwato menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Pohuwato, Senin (6/7/2026).
RDPU dipimpin Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, dengan agenda membahas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari legalitas perusahaan pertambangan, penutupan akses jalan produksi, dampak ekonomi terhadap pekerja lokal, hingga penyelesaian dana kompensasi atau tali asih bagi warga terdampak.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi Aliansi Masyarakat Penambang Lokal (Labrak), yang sebelumnya mempersoalkan penutupan akses jalan produksi serta meminta kepastian penyelesaian hak-hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Dalam keterangannya seusai memimpin rapat, Nasir Giasi mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, dokumen perizinan induk perusahaan pertambangan di wilayah tersebut telah tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS) dan berlaku hingga 2032.
“Perizinan induk mereka itu sudah clear di dalam sistem OSS dan berlaku sampai tahun 2032,” kata Nasir seusai memimpin RDPU.
Ia menjelaskan, persoalan yang berkembang mengenai status Nomor Induk Berusaha (NIB) perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait legalitas operasional perusahaan.
Menurutnya, NIB merupakan bagian dari kelengkapan administrasi perizinan berusaha yang harus disesuaikan dengan pembaruan sistem pemerintah pusat.
Namun, proses penyesuaian atau pembaruan data NIB perusahaan saat ini disebut masih mengalami kendala teknis pada sistem OSS. DPRD Pohuwato berkomitmen mengawal persoalan tersebut bersama pemerintah provinsi agar segera memperoleh penyelesaian.
DPRD menilai persoalan administrasi dalam sistem perizinan perlu mendapatkan kejelasan sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa perusahaan menjalankan aktivitas tanpa mengantongi izin.
Selain persoalan perizinan, penutupan akses jalan produksi turut menjadi pembahasan serius dalam RDPU. Pasalnya, kebijakan tersebut berdampak terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas di kawasan pertambangan, khususnya para pengemudi ojek tambang.
Nasir Giasi meminta pihak manajemen perusahaan agar mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum melakukan penutupan akses jalan secara menyeluruh. Ia mendorong agar perusahaan mengedepankan sosialisasi dan melakukan pemetaan terhadap akses yang masih memungkinkan dimanfaatkan masyarakat.
“Kami berharap perusahaan bisa bijak membaca situasi ini. Jangan langsung ditutup total sekaligus. Lakukan sosialisasi yang baik,” tegas Nasir.
Ia juga menekankan pentingnya memilah akses jalan yang masih dapat ditoleransi untuk digunakan masyarakat, terutama para pengemudi ojek tambang yang selama ini menjadikan aktivitas tersebut sebagai sumber penghidupan.
Di sisi lain, persoalan dana kompensasi atau tali asih bagi masyarakat terdampak juga menjadi perhatian DPRD. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, terdapat sekitar 120-an nama warga yang masuk dalam daftar pengajuan penerima tali asih.
Meski proses penyelesaiannya telah menunjukkan perkembangan di tingkat pemerintah provinsi, realisasi kompensasi tersebut hingga kini belum sepenuhnya tuntas.
Untuk itu, DPRD Pohuwato menyatakan akan terus melakukan evaluasi secara berkala bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato guna memastikan hak-hak masyarakat terdampak dapat diselesaikan.
Nasir turut meminta pemerintah provinsi, termasuk Gubernur, agar mengambil peran dalam mendorong percepatan penyelesaian kompensasi melalui koordinasi dengan pihak perusahaan.
“Kami meminta kepada Pak Gubernur untuk ikut mendorong percepatan penyelesaian tali asih ini kepada pihak perusahaan,” ujarnya.
Nasir menegaskan, persoalan pertambangan merupakan isu yang sensitif karena tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap stabilitas sosial dan keamanan daerah.
Oleh karena itu, DPRD Pohuwato berkomitmen mengawal seluruh persoalan yang muncul agar dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Sebagai tindak lanjut, hasil RDPU tersebut akan dibawa ke rapat fraksi dan pembahasan internal DPRD Pohuwato. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah provinsi.
DPRD berharap persoalan legalitas perusahaan, akses jalan produksi, serta penyelesaian tali asih bagi masyarakat terdampak dapat segera menemukan titik temu. Dengan demikian, kepentingan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi dapat diperhatikan tanpa mengabaikan stabilitas serta kondusivitas daerah Kabupaten Pohuwato.










