SERIKAT.ID – Penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Pohuwato membutuhkan langkah yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Selain memastikan bantuan pangan diterima masyarakat terdampak, pemerintah juga perlu memperhatikan ketersediaan air bersih, kondisi sektor pertanian, serta potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Delpan Yanjo, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
Menurut Delpan, bantuan beras tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap warga yang mengalami penurunan hasil pertanian dan menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
“Kami dari DPRD tentu mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang mengalami dampak terhadap hasil pertanian dan kebutuhan pangan,” kata Delpan, Kamis (08/10/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa proses penyaluran bantuan harus dilakukan secara tepat sasaran. Pemerintah desa bersama pemerintah daerah perlu memastikan bantuan diterima oleh warga yang telah ditetapkan sebagai penerima.
Transparansi dalam pendistribusian juga menjadi perhatian agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Data penerima yang telah ditetapkan harus menjadi acuan dalam proses penyaluran.
Bagi Delpan, bantuan pangan merupakan langkah penting untuk meringankan beban masyarakat dalam jangka pendek. Namun, dampak kekeringan memiliki cakupan yang lebih luas sehingga membutuhkan penanganan lintas sektor.
Ketersediaan air bersih, misalnya, menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipastikan tetap terpenuhi, terutama bagi masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Di sisi lain, kondisi pertanian juga perlu mendapat perhatian karena musim kemarau dapat memengaruhi produktivitas dan penghidupan petani.
Ia turut menyoroti potensi kebakaran hutan dan lahan yang perlu diantisipasi melalui koordinasi serta langkah pencegahan oleh instansi terkait.
“Kita berharap penanganan kekeringan ini dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Tidak hanya bantuan beras, tetapi kebutuhan air bersih masyarakat, kondisi pertanian, dan berbagai dampak lainnya juga harus terus menjadi perhatian,” ujarnya.
Delpan menilai sinergi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi situasi tersebut. Pemerintah daerah, pemerintah desa, DPRD, TNI, Polri, dan instansi terkait perlu memperkuat koordinasi agar persoalan yang muncul akibat musim kemarau dapat direspons secara cepat dan tepat.
Selain mengharapkan peran pemerintah, ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau masih berlangsung.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh pihak terus bersinergi. Pemerintah hadir memberikan bantuan, sementara masyarakat juga diharapkan ikut mendukung upaya penanganan sehingga dampak kekeringan dapat diminimalkan,” pungkas Delpan Yanjo.
Melalui fungsi representasi dan pengawasan, DPRD Pohuwato mendorong agar penanganan kekeringan tidak berhenti pada distribusi bantuan darurat. Perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, keberlangsungan aktivitas pertanian, dan mitigasi risiko lingkungan perlu menjadi bagian dari langkah penanganan yang terintegrasi.
Dengan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kondisi kekeringan.










