POHUWATO – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Rizal Pasuma, meminta Kepolisian Resor Pohuwato untuk mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap enam warga Kecamatan Popayato yang saat ini menjalani proses hukum terkait konflik antara masyarakat dan PT Inti Global Laksana (IGL).
Menurut Rizal, langkah tersebut penting dilakukan demi menjaga stabilitas sosial di wilayah Popayato sekaligus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, mengingat para warga yang ditahan merupakan tulang punggung keluarga.
“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Namun kami berharap kepolisian dapat memberikan ruang melalui mekanisme penangguhan penahanan dengan mempertimbangkan kondisi keluarga para warga serta situasi sosial yang berkembang di masyarakat,” kata Rizal kepada wartawan.
Ia menilai persoalan yang terjadi tidak dapat dipandang semata sebagai kasus hukum, melainkan merupakan bagian dari konflik agraria yang telah berlangsung cukup lama. Akar persoalan, kata dia, berawal dari tuntutan masyarakat terkait realisasi hak kebun plasma yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Rizal mengungkapkan, penahanan enam warga tersebut memunculkan keprihatinan di tengah masyarakat.
Banyak keluarga yang merasa terpukul karena anggota keluarganya harus menjalani masa penahanan di saat mereka masih memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah.
Karena itu, dirinya mendorong semua pihak, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan maupun perwakilan masyarakat, untuk mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian utama.
“Persoalan ini harus diselesaikan secara komprehensif. Yang dibutuhkan saat ini adalah ruang komunikasi yang terbuka sehingga hak-hak masyarakat dapat diperjuangkan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan,” ujarnya.
Diketahui, enam warga Popayato ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah adanya laporan terkait insiden kerusakan fasilitas pos penjagaan milik PT IGL yang terjadi usai aksi massa beberapa waktu lalu. Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan warga yang menuntut kejelasan realisasi program kebun plasma yang selama ini menjadi aspirasi utama masyarakat setempat.
Sebagai wakil rakyat, Rizal menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan kasus tersebut. Ia berharap proses hukum berjalan secara objektif dan tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada penyelesaian yang adil. Harapan kami, hak masyarakat dapat terpenuhi, situasi daerah tetap kondusif, dan ada solusi terbaik bagi warga yang saat ini sedang menghadapi proses hukum,” tutupnya.
