POHUWATO – Konflik antara masyarakat Popayato dan PT Inti Global Laksana (IGL) terkait tuntutan realisasi lahan plasma terus menjadi perhatian publik. Di tengah proses hukum yang menjerat sejumlah warga, anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Yuliyani Rumampuk, menyatakan keprihatinannya dan meminta semua pihak mengedepankan dialog serta penyelesaian yang berkeadilan.
Menurut Yuliyani, akar persoalan yang memicu ketegangan hingga berujung pada penahanan enam warga tidak boleh diabaikan. Ia menilai persoalan hak plasma yang telah lama diperjuangkan masyarakat harus menjadi fokus utama penyelesaian, bukan semata-mata menitikberatkan pada aspek hukum.
“Peristiwa yang terjadi tentu tidak bisa dibenarkan, termasuk tindakan yang mengarah pada perusakan. Namun kita juga harus melihat secara utuh penyebab munculnya kekecewaan masyarakat. Ada tuntutan yang selama ini mereka perjuangkan dan perlu mendapat perhatian serius,” ujar Yuliyani.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Popayato Serumpun, Yuliyani menegaskan dirinya akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan persoalan tersebut mendapat perhatian dari seluruh pemangku kepentingan.
Ia menilai penyelesaian melalui pendekatan dialog akan jauh lebih efektif dibanding membiarkan konflik berkembang melalui jalur konfrontasi. Karena itu, DPRD mendorong perusahaan dan masyarakat untuk duduk bersama mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah komunikasi yang terbuka dan kemauan bersama untuk menyelesaikan persoalan. Masyarakat menginginkan kepastian atas hak mereka, sementara stabilitas daerah juga harus tetap terjaga,” katanya.
Yuliyani juga memastikan DPRD Pohuwato akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna mengawal perkembangan kasus tersebut. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan keadilan dalam setiap proses penyelesaian konflik.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan musyawarah sehingga persoalan plasma yang telah berlangsung cukup lama dapat menemukan titik temu tanpa menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
“Kami akan terus berupaya menjembatani komunikasi antara masyarakat dan perusahaan. Harapan kami, ada solusi yang adil dan bermartabat bagi semua pihak sehingga konflik ini tidak semakin berkepanjangan,” pungkasnya
