SERIKAT.ID – Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama DPRD Kabupaten Pohuwato resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Selasa (15/9/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Pohuwato dipimpin Ketua DPRD Beni Nento, didampingi Wakil Ketua Hamdi Alamri, serta dihadiri anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.
Turut hadir Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga yang pada waktu bersamaan tengah mengikuti agenda pemerintahan lainnya.
“Beliau menyampaikan salam kepada kita semua, terutama kepada anggota DPRD yang terhormat,” ujar Iwan.
Perubahan APBD Disesuaikan dengan Kebutuhan Pembangunan
Dalam penjelasannya, Iwan menyampaikan bahwa Perubahan APBD 2026 disusun sebagai respons terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran daerah. Penyesuaian mencakup asumsi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kebutuhan pembangunan yang memerlukan penanganan.
Pemerintah daerah tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan selama tahun berjalan.
“Dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Pohuwato tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyesuaian anggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga mendorong pengendalian belanja, khususnya terhadap pengeluaran yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pencapaian prioritas pembangunan.
“Setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung target kinerja, memiliki keluaran yang jelas, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Iwan.
Penanganan Dampak Kekeringan Jadi Perhatian
Selain membahas arah kebijakan perubahan anggaran, Wakil Bupati Pohuwato turut menyoroti dampak musim kemarau yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.
Pemerintah daerah bersama DPRD terus berupaya memperkuat perlindungan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang terdampak kekeringan.
Sejumlah langkah telah dilakukan, di antaranya penyaluran bantuan beras bagi masyarakat miskin terdampak kekeringan, pelaksanaan operasi pasar murah, serta gerakan pangan murah yang menjangkau 13 kecamatan di Kabupaten Pohuwato.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga telah mengajukan usulan pemanfaatan cadangan beras nasional melalui Badan Pangan Nasional untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak kekeringan.
Di samping itu, penyaluran bantuan air bersih secara bertahap terus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air selama musim kemarau.
“Selain itu, bantuan air bersih akan terus disalurkan secara bertahap dan merata kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pohuwato,” katanya.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, menjaga ketersediaan pangan, serta memenuhi kebutuhan dasar warga selama kondisi kekeringan berlangsung.
DPRD dan Eksekutif Perkuat Sinergi Penganggaran
Di akhir sambutannya, Iwan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pohuwato atas dukungan serta persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ungkapnya.
Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terpelihara dalam pelaksanaan program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penanganan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.
Persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II ini menjadi tahapan penting dalam proses penetapan Perubahan APBD 2026. Melalui kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah, kebijakan anggaran diharapkan dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pohuwato.










