POHUWATO – Persoalan pengairan yang berdampak terhadap aktivitas pertanian di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia menjadi perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato.
Sebagai upaya mencari solusi, Komisi II DPRD Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Asisten II Bidang Pembangunan, Dinas Pertanian, serta perwakilan kelompok tani padi sawah dari kedua kecamatan tersebut, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan itu, terungkap bahwa para petani menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan dan distribusi air yang telah berdampak pada kegiatan tanam hingga menyebabkan gagal panen dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi petani untuk menyampaikan langsung kondisi yang mereka hadapi sekaligus meyakinkan pemerintah daerah agar memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
“Penyampaian bapak-bapak (petani) untuk menyakinkan pemerintah,” Kata Nirwan Due, Ketua Komisi II DPRD Pohuwato.
Dalam penyampaian aspirasi, para petani menjelaskan bahwa sumber pengairan yang selama ini diandalkan berasal dari Desa Taluduyunu. Namun, kondisi distribusi air yang tidak berjalan optimal menyebabkan kebutuhan air untuk lahan persawahan tidak terpenuhi.
Selain itu, sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan saluran drainase turut memperparah kondisi pengairan. Akibatnya, aliran air menuju kawasan persawahan menjadi terhambat dan berdampak terhadap produktivitas pertanian.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, petani mengusulkan kepada pemerintah daerah agar dapat menyediakan bantuan alat berat berupa excavator. Alat tersebut dibutuhkan untuk melakukan normalisasi saluran, membersihkan sedimentasi, serta memperbaiki jalur pengairan yang mengalami pendangkalan.
Dampak berkepanjangan dari persoalan pengairan ini juga mulai mengancam keberlangsungan lahan pertanian. Sejumlah kawasan persawahan dilaporkan telah beralih fungsi menjadi perkebunan karena tidak lagi produktif untuk ditanami padi.
Tak hanya persoalan infrastruktur pengairan, petani turut menyuarakan kekhawatiran terhadap kualitas sumber air yang digunakan untuk kebutuhan persawahan. Mereka berharap sumber air tetap terjaga kebersihannya dan terhindar dari potensi pencemaran limbah aktivitas pertambangan emas.
Kekhawatiran tersebut dinilai penting mengingat air merupakan kebutuhan utama dalam menunjang produksi pertanian sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan persawahan.
Sementara itu, Umar, salah satu perwakilan petani, mengungkapkan bahwa luas kawasan persawahan di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia diperkirakan mencapai 2.574 hektare.
Besarnya kawasan pertanian tersebut membutuhkan dukungan ketersediaan air yang memadai agar aktivitas pertanian masyarakat dapat terus berjalan.
“Faktanya 2.574 hektare yang butuh air,” Kata Umar.
Melalui RDPU tersebut, para petani berharap DPRD bersama pemerintah daerah dapat mendorong langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan pengairan, termasuk normalisasi saluran drainase, penyediaan alat berat, serta perlindungan sumber air dari potensi pencemaran.
Penanganan persoalan tersebut dinilai mendesak agar ribuan hektare lahan persawahan di Duhiadaa dan Buntulia dapat kembali produktif serta keberlangsungan mata pencaharian para petani tetap terjaga.











