POHUWATO – Gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas polemik rencana investasi PT Lumintu Ageng Joyo di wilayah Kabupaten Pohuwato, Rabu (1/7/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Popayato Serumpun yang sebelumnya mendatangi Kantor DPRD Pohuwato untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana investasi perusahaan tersebut.
RDP dipimpin Wakil Ketua I DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, bersama sejumlah anggota legislatif. Dalam pertemuan itu, DPRD juga menghadirkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato.
Pelibatan sejumlah OPD tersebut bertujuan memperoleh penjelasan terkait proses perizinan, pertimbangan lingkungan, hingga kesiapan rencana investasi PT Lumintu Ageng Joyo.
Dalam penyampaian aspirasi, masyarakat menegaskan penolakan terhadap rencana investasi perusahaan yang disebut mengajukan izin pengelolaan lahan sekitar 38 ribu hektare untuk sektor perkayuan. Penolakan itu juga mencakup seluruh tahapan proses investasi, termasuk penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikabarkan tengah dipersiapkan.
Masyarakat menilai DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rencana investasi yang masuk ke daerah tidak mengabaikan keselamatan warga maupun kelestarian lingkungan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian warga adalah keberadaan kawasan hutan di wilayah Popayato Barat yang berada di daerah hulu. Kawasan tersebut dinilai memiliki hubungan erat dengan wilayah permukiman dan lahan pertanian masyarakat, khususnya di Desa Butungale.
Warga mengkhawatirkan pembukaan kawasan hutan dapat menimbulkan dampak serius bagi wilayah hilir, mulai dari ancaman banjir bandang, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga terganggunya produktivitas pertanian.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Masyarakat menyebut wilayah hilir Popayato telah beberapa kali mengalami banjir bandang ketika curah hujan meningkat. Karena itu, pembukaan kawasan hutan dikhawatirkan semakin memperbesar potensi bencana sekaligus mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, menegaskan bahwa sikap lembaga DPRD terhadap rencana kehadiran PT Lumintu Ageng Joyo sebelumnya telah dituangkan dalam keputusan rapat paripurna.
Hamdi menjelaskan, penolakan terhadap rencana investasi tersebut merupakan sikap bersama seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Pohuwato.
“Kami tegaskan, seluruh anggota DPRD sepakat bersama masyarakat Popayato Serumpun. Ini adalah sikap tertinggi DPRD dan akan terus kami kawal,” tegas Hamdi.
Ia juga memastikan bahwa perjuangan DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat tidak akan berhenti pada tingkat pemerintahan kabupaten. Persoalan tersebut, kata dia, akan turut disampaikan kepada pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
“Kami bersama komisi-komisi di DPRD sepakat mengawal persoalan ini sampai ke tingkat pusat. Bukan hanya disampaikan ke pemerintah daerah, tetapi juga akan kami bawa ke pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat,” tambahnya.
Pernyataan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat yang mengikuti RDP. Warga memandang dukungan DPRD sebagai bentuk penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama menyangkut perlindungan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan di wilayah Popayato Serumpun.
Melalui RDP gabungan tersebut, DPRD Pohuwato kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan rencana investasi PT Lumintu Ageng Joyo sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Termasuk membawa aspirasi masyarakat ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Masyarakat pun berharap setiap proses pengambilan keputusan terkait rencana investasi tersebut benar-benar memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, keselamatan warga, serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat Popayato Serumpun.










