POHUWATO – Pemutusan kontrak tenaga kerja lokal tanpa kejelasan oleh vendor di bawah koordinasi Pani Gold Mine (PGM) menuai kecaman keras dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Hamdi Alamri.
Hamdi menegaskan, vendor PGM harus kembali pada komitmen awal investasi yang disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat Pohuwato, yakni memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
“Komitmen awal mereka adalah bagaimana keberadaan perusahaan di Pohuwato mampu memberikan solusi terhadap pengangguran dan menekan angka kemiskinan di daerah ini,” ujar Hamdi usai menerima aduan masyarakat terkait pemutusan kontrak kerja, Senin (05/01/2026).
Menurutnya, pengurangan tenaga kerja lokal justru memperburuk kondisi masyarakat, terlebih komposisi tenaga kerja lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) disebut belum mencapai rasio 70:30, namun kembali mengalami pengurangan.
“Ini tentu menjadi persoalan serius, bukan hanya bagi masyarakat Pohuwato, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Karena itu saya menyampaikan peringatan keras agar hal seperti ini tidak kembali terjadi. Ini bentuk pengkhianatan terhadap komitmen awal perusahaan,” tegasnya.
Hamdi juga menilai perusahaan seharusnya memberikan diskresi khusus bagi tenaga kerja lokal agar dapat diberdayakan secara maksimal seiring masuknya investasi di daerah tersebut.
“Pernyataan ini penting saya sampaikan, karena masyarakat lokal telah kehilangan ruang hidupnya yang, mau tidak mau, diambil alih oleh perusahaan. Namun di saat yang sama, anak-anak daerah justru terpinggirkan,” tambahnya.
Ia berharap pihak perusahaan bersama seluruh vendor PGM segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret guna melindungi hak serta keberlanjutan kerja tenaga lokal di Kabupaten Pohuwato.
