Pohuwato – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029 di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Minggu (8/2/2026). Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Marisa–Buntulia.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan menjadi perhatian utama masyarakat, di antaranya kerusakan infrastruktur, persoalan pertanian, banjir, hingga maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di beberapa wilayah.
Usai reses, Beni Nento menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah berupaya mencari solusi di tengah kondisi keuangan daerah yang mengharuskan adanya efisiensi anggaran. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebutuhan mendesak masyarakat.
Menurutnya, anggaran BTT yang tersedia sekitar Rp2 miliar sebagian besar telah digunakan untuk menangani berbagai persoalan di sejumlah desa, termasuk penanganan di Desa Hulawa, Taluduyunu, serta wilayah Palopo.
“Sebagian besar dana tersebut sudah dipakai untuk penanganan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga masih menyiapkan langkah lanjutan agar persoalan yang ada bisa segera ditangani,” ujar Beni Nento.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp23 miliar yang diharapkan mampu membantu penyelesaian berbagai persoalan masyarakat, terutama sektor pertanian dan penanganan banjir. Menurutnya, apabila penundaan pembayaran PEN SMI dapat disetujui, maka ruang fiskal daerah akan lebih longgar.
“Harapannya persoalan seperti sawah gagal panen, banjir, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya bisa tertangani secara bertahap,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Beni Nento juga menyoroti aktivitas PETI di Desa Teratai dan Desa Bulangita yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. Ia menyebut aparat kepolisian telah melakukan penertiban dan bahkan Kapolda Gorontalo disebut turun langsung meninjau lokasi.
“Informasinya penertiban akan kembali dilakukan dalam waktu dekat karena aktivitas PETI ini sudah menjadi keluhan serius masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, DPRD Pohuwato juga akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi aktivitas tambang ilegal tersebut. Selain itu, DPRD masih menunggu kehadiran tokoh masyarakat untuk memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dalam proses penertiban.
“Ini menyangkut aspirasi masyarakat yang terdampak langsung, sehingga perlu ada dukungan bersama agar penanganannya berjalan maksimal,” tegasnya.
Selain membahas persoalan pembangunan dan lingkungan, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait bantuan rumah ibadah. Menanggapi hal itu, Beni Nento mengakui masih ada sejumlah proposal bantuan masjid yang belum terealisasi karena terkendala administrasi.
Dari beberapa proposal yang diajukan ke dinas terkait, baru sebagian kecil yang berhasil dicairkan. Karena itu, dirinya mengambil inisiatif membantu beberapa masjid menggunakan dana pribadi.
“Harapannya ke depan proses pengajuan bantuan bisa lebih cepat sehingga kebutuhan rumah ibadah dapat dipenuhi melalui mekanisme resmi pemerintah daerah,” pungkasnya.
