Pohuwato – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato, Nirwan Due, melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029 di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Senin malam (9/2/2026).
Kegiatan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai semakin berdampak terhadap kehidupan sehari-hari, khususnya sektor pertanian dan kebutuhan pokok.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah keluhan mencuat mulai dari sedimentasi yang menyebabkan lahan pertanian gagal panen bahkan gagal tanam, minimnya penerangan jalan umum (PJU), keterbatasan akses air bersih, hingga persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG subsidi 3 kilogram.
Selain itu, para petani juga menyoroti distribusi bibit jagung yang dinilai kurang layak tanam serta sulit dijangkau masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Nirwan Due menyampaikan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti persoalan yang tidak berkaitan langsung dengan penganggaran melalui koordinasi dan rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Permasalahan yang tidak membutuhkan konsekuensi anggaran besar akan segera kami bahas bersama OPD terkait agar bisa cepat ditindaklanjuti,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
Ia menjelaskan, beberapa persoalan lainnya membutuhkan koordinasi lintas kewenangan, termasuk dengan pemerintah provinsi dan pihak Pertamina, terutama terkait distribusi LPG subsidi dan BBM.
Menurut Nirwan, DPRD Pohuwato sebelumnya juga telah melakukan komunikasi dengan dinas terkait mengenai kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang belakangan semakin dikeluhkan masyarakat, terlebih menjelang bulan Ramadan.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ke tingkat provinsi, termasuk berkoordinasi dengan Pertamina agar distribusinya lebih merata dan tepat sasaran,” katanya.
Terkait keluhan petani mengenai bibit jagung, Nirwan menegaskan bahwa penentuan jenis bibit bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten maupun provinsi, melainkan pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi para petani.
“Masukan masyarakat akan tetap kami dorong ke pemerintah pusat agar kebutuhan petani bisa menjadi perhatian,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Nirwan juga menyampaikan komitmen DPRD Pohuwato untuk mendukung kebutuhan sektor pertanian, termasuk rencana pengadaan alat berat apabila kondisi anggaran daerah memungkinkan.
Ia menilai keberadaan alat berat sangat dibutuhkan masyarakat untuk membantu penanganan sedimentasi dan mendukung aktivitas pertanian di wilayah tersebut.
Sementara mengenai kelangkaan LPG subsidi, Nirwan menegaskan pihaknya tidak hanya akan melakukan pengawasan administratif, tetapi juga membuka kemungkinan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan maupun pengecer.
“Kami akan mengawal langsung distribusi LPG di lapangan, termasuk melakukan sidak jika memang ditemukan adanya keluhan masyarakat,” tegasnya.
Nirwan menambahkan, DPRD Pohuwato sebelumnya pernah mengawal penambahan kuota LPG subsidi untuk wilayah Pohuwato, termasuk penambahan pangkalan pada tahun 2023. Upaya serupa, kata dia, akan kembali diperjuangkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Penambahan kuota LPG akan kembali kami dorong ke pemerintah provinsi agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” pungkasnya.
