SERIKAT.ID – DPRD Kabupaten Pohuwato kembali melanjutkan tahapan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna ke-39, Kamis (10/9/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Pohuwato tersebut mengagendakan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026, dengan agenda penyampaian nota pengantar kepala daerah dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Persidangan dipimpin Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, didampingi Wakil Ketua Hamdi Alamri dan Delpan Yanjo. Turut hadir Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, sejumlah anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Setelah rapat resmi dibuka, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan perubahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Penyampaian pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam mekanisme pembahasan APBD. Melalui forum tersebut, setiap fraksi memiliki kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, masukan, serta berbagai catatan terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Dokumen pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pembahasan dan tindak lanjut dalam proses penyempurnaan rancangan Perubahan APBD 2026.
DPRD dan Pemerintah Daerah Bahas Penyesuaian Anggaran
Dalam agenda berikutnya, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan sambutan sekaligus penjelasan terhadap rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam penjelasannya, Bupati menyoroti sejumlah aspek terkait kondisi daerah, termasuk pendapatan daerah dan berbagai pertimbangan pemerintah dalam menyusun penyesuaian anggaran.
Perubahan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan.
Melalui proses pembahasan bersama, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat mencermati berbagai komponen anggaran, sehingga kebijakan yang ditetapkan nantinya tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah dan prioritas pembangunan Kabupaten Pohuwato.
Pembahasan Berlanjut Melalui Badan Anggaran
Usai seluruh agenda persidangan dilaksanakan, Rapat Paripurna ke-39 resmi ditutup. Namun, pembahasan Perubahan APBD 2026 masih berlanjut melalui tahapan pembahasan yang lebih terperinci.
DPRD Pohuwato melalui Badan Anggaran (Banggar) melaksanakan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD terkait.
Dalam tahapan tersebut, berbagai komponen rancangan perubahan anggaran akan dikaji lebih lanjut, termasuk penyesuaian pendapatan, belanja daerah, serta kebutuhan pembiayaan program pembangunan.
Pembahasan bersama ini menjadi ruang koordinasi antara legislatif dan eksekutif untuk menyelaraskan berbagai pandangan sebelum rancangan Perubahan APBD memasuki tahapan pembahasan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rangkaian proses tersebut, DPRD Kabupaten Pohuwato terus menjalankan peran kelembagaannya dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah. Sinergi bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang terukur, sesuai kemampuan keuangan daerah, serta mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Pohuwato.










