SERIKAT.ID – Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi seluruh rumah tangga di Kabupaten Pohuwato menjadi salah satu fokus dalam pembahasan kebijakan penyertaan modal daerah. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat dukungan terhadap Perumda Air Minum Tirta Moolango agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dalam Rapat Paripurna ke-41 DPRD Kabupaten Pohuwato, Selasa (13/10/2026), di Ruang Sidang DPRD Pohuwato.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, didampingi Wakil Ketua DPRD Delpan Yanjo, tersebut mengagendakan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah.
Dalam penyampaiannya, Bupati Saipul mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas persetujuan perubahan Propemperda Tahun 2026. Salah satu perubahan tersebut adalah penarikan Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPDA) dari daftar pembahasan dan penggantiannya dengan Ranperda Penyertaan Modal Daerah.
Penarikan Ranperda RIPDA dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen teknis pendukung. Pemerintah menilai masih diperlukan penyempurnaan perencanaan tata ruang pariwisata yang terintegrasi serta naskah akademik agar regulasi yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat diterapkan.
“Kita tidak ingin melahirkan peraturan daerah yang cacat secara formil atau tidak dapat diimplementasikan di lapangan karena lemahnya dokumen perencanaan dari pemrakarsa,” tegasnya.
Saipul menjelaskan, penundaan pembahasan tersebut bukan berarti pemerintah mengesampingkan pengembangan pariwisata. Penyempurnaan dokumen justru diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjadi pedoman pembangunan pariwisata yang terarah dan berkelanjutan.
“Kita semua sepakat bahwa kualitas sebuah peraturan daerah jauh lebih penting daripada kuantitas perda yang disahkan. Kita menginginkan Perda RIPDA yang benar-benar mampu menjadi kompas pembangunan pariwisata Pohuwato yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ranperda Penyertaan Modal Daerah diajukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan investasi pemerintah daerah pada dua badan usaha, yakni PT Bank SulutGo (BSG) dan Perumda Air Minum Tirta Moolango.
Penyusunan regulasi baru diperlukan karena masa berlaku peraturan daerah sebelumnya mengenai penyertaan modal pada kedua badan usaha tersebut telah berakhir. Pemerintah daerah menilai landasan hukum yang baru penting untuk menjaga keberlanjutan kebijakan investasi daerah sekaligus mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
Bupati Saipul mengingatkan bahwa kekosongan regulasi dapat berdampak pada pengelolaan penyertaan modal, termasuk potensi penerimaan dividen dan keberlanjutan dukungan anggaran bagi pelayanan air bersih.
“Jika kekosongan regulasi ini dibiarkan berlarut-larut, implikasinya akan sangat luas. Kita berpotensi kehilangan hak atas dividen, melemahkan posisi tawar daerah sebagai pemegang saham, dan yang paling berbahaya adalah terhentinya dukungan anggaran untuk operasional pelayanan air bersih bagi masyarakat,” jelas Saipul.
Secara khusus, pemerintah daerah berharap regulasi tersebut dapat memperkuat kapasitas Perumda Tirta Moolango, baik dari sisi keuangan maupun profesionalitas pengelolaan perusahaan. Penguatan kelembagaan diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebijakan penyertaan modal kepada perusahaan daerah penyedia air minum tidak hanya dipandang sebagai keputusan investasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik.
“Target kita jelas dan tegas, yakni meningkatkan pelayanan dasar dan memenuhi 100 persen kebutuhan air bersih rumah tangga di Kabupaten Pohuwato,” tutup Saipul Mbuinga.
Bagi DPRD Pohuwato, pembahasan Ranperda Penyertaan Modal Daerah menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dalam memastikan kebijakan investasi daerah memiliki dasar hukum yang jelas. Proses pembahasan juga menjadi ruang untuk mencermati tujuan, kebutuhan, dan manfaat penyertaan modal bagi kepentingan masyarakat.
Dengan adanya regulasi yang tepat dan pengelolaan perusahaan daerah yang semakin profesional, target pemenuhan kebutuhan air bersih diharapkan dapat didukung oleh perencanaan dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Pembahasan di DPRD menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyertaan modal, tetapi juga memiliki arah yang terukur dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Pohuwato.










