SERIKAT.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato menindaklanjuti keluhan ahli waris terkait klaim Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan yang belum dicairkan. Persoalan tersebut dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ahli waris, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pohuwato, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pohuwato, Senin (19/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pohuwato itu membahas pengajuan klaim JKM atas nama almarhumah Erna Moha. Ahli waris mengaku telah melengkapi dokumen administrasi yang dibutuhkan, tetapi hingga RDP berlangsung, proses pencairan belum juga selesai.
Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, didampingi anggota Komisi II Febriyanto Mardain dan Suprapto Monoarfa, memberikan perhatian terhadap kendala yang dialami ahli waris tersebut.
Dalam forum itu terungkap bahwa ahli waris baru mengetahui almarhumah ibunya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah memperoleh informasi dari perusahaan pembiayaan Estdana. Pendaftaran tersebut berkaitan dengan pengajuan pinjaman kredit yang sebelumnya dilakukan almarhumah.
“Setelah ibu meninggal, disampaikan kepada kami bahwa ibu masih memiliki sisa kredit di Estdana sekitar Rp4 juta. Mereka juga menyampaikan bahwa ibu saya merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai ahli waris, saya berupaya melengkapi berkas klaim, baik ke BPJS Ketenagakerjaan maupun Estdana. Namun, proses pencairannya belum juga selesai,” ungkap ahli waris dalam RDP tersebut.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme kerja sama antara perusahaan pembiayaan dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan kepesertaan bagi debitur yang mengajukan pinjaman.
Anggota Komisi II DPRD Pohuwato, Suprapto Monoarfa, mempertanyakan hubungan kerja sama kedua lembaga tersebut serta alasan debitur turut didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial.
“Hubungan BPJS Ketenagakerjaan dengan Estdana itu apa? Kalau ini kerja sama, apakah hanya karyawan Estdana yang didaftarkan? Mengapa debitur juga harus dilibatkan?” tanya Suprapto.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pohuwato, Sri Mulyana, menjelaskan bahwa kerja sama yang dimaksud merupakan kerja sama antara Estdana dan BPJS Ketenagakerjaan di luar wilayah Pohuwato.
Ia menjelaskan, skema tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko yang dapat dialami debitur, termasuk risiko meninggal dunia. Dengan adanya perlindungan jaminan sosial, ahli waris diharapkan memperoleh bantuan ketika menghadapi risiko finansial akibat meninggalnya debitur.
“Jika terjadi risiko, ahli waris tentu akan kesulitan membayar kredit. Namun, apabila debitur terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris bisa terbantu melalui klaim jaminan sosial tersebut,” jelasnya.
Sri Mulyana juga menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban memproses pengajuan klaim apabila ahli waris telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Setelah mendengarkan penjelasan dari seluruh pihak, Nirwan Due memberikan kesempatan kepada BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan pembiayaan Estdana, dan ahli waris untuk berkoordinasi guna mencari jalan keluar atas kendala yang terjadi.
Komisi II juga meminta agar status sisa kredit almarhumah diklarifikasi kepada perusahaan pembiayaan. Salah satu hal yang perlu dipastikan adalah apakah pelunasan sisa kredit menjadi persyaratan sebelum klaim JKM dapat diproses.
“Kami beri waktu kepada para pihak untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Ahli waris juga perlu menanyakan kepada perusahaan pembiayaan apakah sisa kredit harus dibayar terlebih dahulu sebelum klaim BPJS Ketenagakerjaan diproses atau bagaimana mekanismenya,” ujar Nirwan.
Dalam RDP tersebut, ahli waris menyatakan kesediaannya untuk membayar sisa kredit almarhumah. Namun, keterbatasan kemampuan ekonomi menjadi kendala untuk memenuhi kewajiban tersebut dalam waktu dekat.
“Saya bersedia membayar, tetapi saat ini saya belum punya uang,” ungkapnya.
Mendengar kondisi tersebut, Nirwan meminta agar seluruh pihak terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian bersama. Ia juga membuka peluang dukungan dari Komisi II DPRD apabila hasil klarifikasi nantinya menunjukkan bahwa pembayaran sisa kredit menjadi bagian dari persyaratan penyelesaian klaim.
“Jika sudah ditemukan penyelesaiannya, silakan hubungi kami kembali. Apabila memang harus membayar kredit terlebih dahulu, insyaallah Komisi II akan berupaya mencari solusi untuk membantu,” tegas Nirwan menutup RDP.
RDP tersebut menjadi ruang bagi ahli waris untuk menyampaikan kendala secara langsung sekaligus memperoleh penjelasan dari lembaga yang berkaitan dengan proses klaim. Namun, kepastian mengenai mekanisme penyelesaian masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan pembiayaan.
Melalui fungsi representasi dan pengawasan, DPRD Pohuwato mendorong agar persoalan pelayanan jaminan sosial memperoleh penanganan yang jelas dan tidak berlarut-larut. Kejelasan informasi mengenai hak peserta, prosedur klaim, serta hubungan antara perlindungan jaminan sosial dan kewajiban kredit menjadi hal penting agar ahli waris memahami langkah yang harus ditempuh.
Penyelesaian yang transparan dan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat memberikan kepastian kepada ahli waris sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.










