SERIKAT.ID – Komitmen memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali ditunjukkan melalui Rapat Paripurna ke-38 DPRD Kabupaten Pohuwato. Dalam agenda tersebut, Bupati Pohuwato bersama pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).
Penandatanganan ini menjadi bagian penting dari rangkaian proses penganggaran daerah, sekaligus menandai tercapainya kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun arah kebijakan serta prioritas pembangunan melalui perubahan anggaran tahun 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, didampingi Wakil Ketua Hamdi Alamri dan Delpan Yanjo. Turut hadir Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati Iwan S. Adam, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, anggota DPRD, serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kontribusi dan kerja sama selama proses pembahasan perubahan KUA-PPAS.
Menurutnya, persetujuan bersama tersebut merupakan wujud koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan agenda pembangunan Kabupaten Pohuwato.
Kesepakatan ini selanjutnya menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang akan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD Perkuat Fungsi Legislasi dan Pengawasan
Selain persetujuan perubahan KUA-PPAS 2026, Rapat Paripurna ke-38 juga menjadi ruang pembahasan sejumlah agenda kelembagaan DPRD lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Panitia Khusus I menyampaikan laporan terhadap rancangan perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perubahan regulasi ini berkaitan dengan pengaturan pemilihan dan pengisian keanggotaan BPD.
Agenda berikutnya adalah penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pohuwato.
Kedua agenda tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam mendorong penyempurnaan regulasi daerah serta memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintahan.
Bupati Saipul menyampaikan bahwa penyempurnaan regulasi diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.
Melalui rangkaian agenda tersebut, DPRD Kabupaten Pohuwato bersama pemerintah daerah terus membangun koordinasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, penganggaran, dan pembentukan regulasi.
Persetujuan perubahan KUA-PPAS 2026 sekaligus menjadi tahapan lanjutan dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Harapannya, sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pohuwato.










