Pohuwato – Dua Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli dan Febrianto Mardain, menyatakan dukungan penuh agar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dan tidak dijadikan sebagai kementerian kepolisian.
Pernyataan tersebut disampaikan keduanya sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan sistem kelembagaan Polri yang dinilai telah berjalan efektif dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Indonesia.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli, menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian penting dalam menjaga independensi dan profesionalitas institusi kepolisian. Menurutnya, struktur yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan sistem ketatanegaraan dan amanat konstitusi.
“Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Struktur yang ada saat ini sudah tepat untuk menjaga independensi, netralitas, dan profesionalitas Polri dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum serta pelindung masyarakat,” ujar Abdul Hamid, Selasa (27/01/2026).
Ia menilai, apabila Polri dijadikan bagian dari kementerian, hal tersebut dikhawatirkan dapat membuka ruang kepentingan politik tertentu yang berpotensi memengaruhi independensi institusi.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Febrianto Mardain, mengatakan bahwa wacana pembentukan kementerian kepolisian bukan merupakan kebutuhan mendesak. Menurutnya, sistem kerja Polri saat ini telah memiliki struktur yang jelas dan mampu menjawab tantangan keamanan nasional maupun daerah.
“Polri saat ini sudah memiliki mekanisme kerja yang efektif dan terstruktur. Jika dijadikan kementerian, justru berpotensi menambah birokrasi dan memperlambat pengambilan keputusan strategis dalam penanganan keamanan,” kata Febrianto.
Keduanya berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan secara matang setiap wacana perubahan kelembagaan Polri dengan tetap mengedepankan kepentingan bangsa, negara, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pernyataan tersebut juga menjadi bentuk dukungan DPRD Pohuwato terhadap Polri agar tetap fokus menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara profesional dan independen.
