Serikat.id – Koordinator Tim Hukum Saipul – Iwan menyambut baik putusan PT TUN yang memutuskan tidak menerima atau NO gugatan sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Penggugat paslon 01 Yusri Helingo – Fatmawaty Syarief.
Menanggapi putusan itu, Koordinator tim Hukum Paslon SIAP (Saipul Mbuinga – Iwan Adam), Hendrik Mahmud menilai wajar jika Majelis Hakim berpendapat gugatann penggugat NO atau Niet Ontvankelijke Verklaard. Sebab kata Hendrik Gugatan Paslon 01 tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana Perma Nomor 11 Tahun 2016 dan secara Materil tidak dapat dibuktikan dalam Persidangan di PTTUN Manado.
“Berdasarkan Perma Nomor 11 Tahun 2016, Gugatan penggugat paslon 01 cacat formil dan tidak dapat dibuktikan secara materil,” ujar Hendrik.
Hendrik yang mengikuti langsung proses persidangan di PTTUN tersebut mengungkap bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalilnya. “Sehingga kami menilai dalil gugatannya lemah dan tidak dapat dibuktikan dengan kesaksian fakta,”. tuturnya.
Karena itu kata Hendrik, langkah Kuasa Hukum Paslon 01 yang akan melakukan Kasasi adalah sia-sia. Sebab, dengan model putusan NO atau tidak dapat diterima maka kecil kemungkinan penggugat bisa melakukan upaya hukum lainnya. Sebagaimana merujuk pada Perma No 5 Tahun 2017 tentang Sengketa Proses Administrasi Pemilu, menegaskan Tidak Adanya Upaya Hukum Atas Putusan N.O atau tdak dapat Di terima.
“Tidak ada upaya hukum atas putusan NO. termasuk upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembalii. Artinya putusan pengadilan bersifat akhir dan mengikat (final and binding),” tandasnya.
Majelis Hakim pada putusannya nomor : 6/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO dalam amarnya mengabulkan eksepsi Tergugat yakni KPU Pohuwato mengenai Legal standing para Penggugat. Kemudian, majelis juga dalam pokok perkara menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribuh rupiah).
