Serikat.id – Ketua BAPILU DPD II Golkar Pohuwato mendapatkan amanah sebagai ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Periode 2024-2029. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar soal pengisian jabatan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, ramai jadi perbincangan.
Menariknya, dari 6 Kabupaten Kota dan DPRD Provinsi Gorontalo, dalam hal pengisian jabatan Ketua DPRD Pohuwato, DPP sebagaimana disampaikan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Gorontalo, Romatun Alamri, justru menunjuk Beni Nento sebagai pimpinan DPRD.
Kaitan dengan hal itu, Romatun Alamri, menjelaskan, memang untuk penunjukan pimpinan DPRD definitif berdasarkan usulan berjenjang dari tingkat DPD II masing-masing Kabupaten/Kota kemudian diusulkan ke DPD I Provinsi Gorontalo untuk disampaikan ke DPP.
Untuk Pohuwato sebagai pemilik kursi Ketua DPRD, kata Romatun, DPD I menerima usulan 5 nama calon yang diantaranya Ketua DPD II, Nasir Giasi, politisi muda Golkar Iqram Bhari Akbar Baderan, hingga Beni Nento dan beberapa nama lainnya yang oleh DPD I Provinsi Gorontalo dilengkapi dokumen administrasinya kemudian di usulkan ke DPP.
“Intinya ada lima orang yang diusulkan DPD II. DPD I bikinkan matriks nya, kirim ke DPP. Semua berjalan normal tapi untuk putusan pimpinan definitif DPRD itu adalah keputusan DPP dan Alhamdulillah suratnya ada di DPD I kemarin sore. Sudah di buka surat dari DPP itu, dan susunannya kita bacakan dan kita informasikan ke DPD II masing-masing,” jelasnya
Disinggung soal Ketua DPD II Golkar Pohuwato yang justru tak beroleh restu DPP sebagai pemegang palu sidang di Parlemen Bumi Panua, Romatun pun menjawab DPD I hanya bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas administratif terkait usulan secara berjenjang. Soal siapa yang ditunjuk ditegaskan Roma itu adalah kewenangan DPP.
“Yang punya partai ini DPP Golkar, nah tugas kita-kita yang ada di Daerah ini Samikna Waathona. Kami dengar kami patuhi. Nah apapun putusan DPP, sebagai kader yang terdidik, loyal, taat terhadap putusan partai, maka putusan partai khususnya DPP itu final dan mengikat,” lanjutnya.
Diakhir dirinya meyakini, putusan DPP tidak akan memicu polemik di internal partai Golkar khususnya Golkar Pohuwato. Mengingat kata dia, setiap Kader Golkar memiliki kualitas yang teruji dan tahu pasti tahu mekanisme dan cara kerja partai.
“Tidak akan ada gesekan. Karena kalau kader yang punya kadar pasti dia tau persis putusan DPP itu final dan mengikat. Dan semua kader yang punya kadar akan tunduk dan patuh terhadap putusan DPP itu. Kecuali kalau kader yang tidak punya kadar. Maksudnya seperti emas, ada yang kadarnya 22 karat, ada yang 24 karat. Ada juga yang imitasi. Insya Allah ini tidak akan ada perpecahan di tubuh Golkar, ini dinamis dan bukan baru kali ini terjadi seperti ini,” pungkasnya.
Outentik.id – Serikat.id
