Serikat.id – Pengugat iup KUD Darma Tani Marisa masih terus berupaya mendapatkan keadilan untuk penambang lokal pohuwato. Olehnya penggugat melalui kuasa hukum melakukan banding atas perkara 100/Pdt.G/2023/PN Gto.
Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan penggugat tidak bisa diadili karena tidak memenuhi unsur melawan hukum yang diadukan oleh penggugat.
Namun demikian, kuasa hukum penggugat, Irfan Slamet Bano, berpendapat sebaliknya bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo memiliki kewenangan untuk mengadili kasus ini. Karena, putusan pembatalan kepengurusan yang telah final di peradilan umum disebutkan dalam putusan nomor 10/PDT.G/2015/PN.Mar tanggal 20 Januari 2016, jo. 11/PDT/2016/PT.GTO tanggal 8 Juni 2016, jo. 328 K/PDT/2017 tanggal 17 April 2017.
“Amar putusan menyatakan segala keputusan dalam rapat anggota tahunan tanggal 27 januari 2015 yang diselenggarakan oleh tergugat III dan tergugat VIII adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya, termasuk terkait pengangkatan pengurus dan pengawas yang terdiri dari tergugat I,tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII juga tidak sah,” jelas
Irfan juga menjelaskan sebagaimana putusan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang terlampir dalam putusan nomor 42/G/2015/PTUN.Mdo tanggal 4 Januari 2016, jo. 53/B/2016/PT.TUN.Mks tanggal 27 Juni 2016, jo. 504 K/TUN/2016 tanggal 19 Desember 2016.
“Amar putusan menyatakan tidak sah Keputusan Tergugat Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor: 99/BH/XXII.5/II/2015 Tanggal 23 Februari 2015, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Kabupaten Pohuwato Badan Hukum Nomor 1811C/B.H/V/P tanggal 5 Desember 1989, dan Mewajibkan kepada Tergugat Bupati Kabupaten Pohuwato untuk mencabut keputusan itu,” Ungkap Irfan Slamet Bano
Namun, Irfan menyayangkan bahwa Bupati Kabupaten Pohuwato dan Gubernur Gorontalo tidak mematuhi kedua putusan tersebut. Ia menyebut bahwa pemerintah sibuk dengan pembayaran ganti rugi lahan, tanpa memberikan penjelasan yang memadai atas ketidakpatuhan ini.
“Bahwa sangat di sayangkan bupati kabupaten pohuwato dan gubernur gorontalo tidak tunduk dan patuh terhadap kedua putusan tersebut, ADA APA??? sehingganya kami selaku kuasa hukum akan terus menguji kedua keputusan yang sudah ingkrah tersebut sampai pada tingkat kasasi dan pada tingkat peninjauan kembali. Malah pemerintah dalam hal ini Gubernur Gorontalo dan Bupati Kabupaten Pohuwato di sibukkan dengan pembayaran ganti rugi lahan, ADA APA???”, Tambahnya
Irfan menyatakan bahwa pihaknya akan terus menguji kedua putusan tersebut hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
“Bahkan atas kedua keputusan tersebut akan kami koordinasikan kepada kementrian dalam negeri dan mengkoordinasikan pada ahli perdata disalah satu perguruan tinggi yang berada di Jakarta, apakah atas ketidakpatutan yang dilakukan oleh bupati dan pengurus KUD Dharma Tani bisa berimplikasi ke persoalan pidana”, Tuturnya.
