Serikat.id – Bupati dan DPRD Kabupaten Pohuwato di demo oleh Aliansi Anak Cucu Penambang Menggugat (Ancam) dan Persatuan Pelajar Mahasiswa Buntulia (PPMB).
Dalam aksinya itu, Massa aksi mendesak Pemerintah Daerah agar mengurusi WPR dan IPR serta meminta melakukan audit terhadap pengurus KUD darma tani. Desakan ini disamapaikan masa aksi didepan Kantor Bupati Pohuwato dan gedung DPRD Pohuwato, Senin (24/6/2024).
Koordinator aksi Mohamad Rusli Laki mengatakan, pihaknya memiliki banyak tuntutan atas demo tersebut. Namun, ada sejumlah tuntutan lain juga yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan Anggota DPRD.
“Kami juga ingin pemerintah daerah dapat memberikan solusi terkait relokasi bagi para penambang lokal di pohuwato, Kami juga meminta kepada pemerintah kabupaten pohuwato untuk mengaudit keuangan KUD Dharma Tani selaku pemilik saham 51 persen,” kata Rusli.
“Kami berharap, Pohuwato akan baik-baik saja. Percepatan pengadaan WPR dan IPR, agar tidak ada permasalahan yang terjadi, para penambang bekerja dengan aman, begitu juga perusahaan,” harap Mohamad.
Berikut sejumlah tuntutan yang disampaikan Ancam dalam aksi unjuk rasa, yang digelar di depan Kantor Bupati dan DPRD Pohuwato :
- Mendesak Bapak Bupati Pohuwato untuk mengurusi WPR dan IPR di wilayah pertambangan rakyat Pohuwato.
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk memberikan solusi terkait relokasi bagi para penambang lokal Pohuwato.
- Mendesak Forkopimda untuk memberhentikan aktivitas perusahaan sebelum terjadinya pembayaran secara keseluruhan dan sesuai kesepakatan.
- Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk mengaudit keuangan KUD Dharma Tani, selaku pemilik saham 51 %.
- Mendesak kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, untuk memberikan klarifikasi terhadap para pekerja lokal yang di PHK oleh pihak perusahaan.
(Rilis -SP)
