Pohuwato – Nasir Giasi Ketua Komisi III juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) DPRD Pohuwato, memaparkan sejumlah capaian signifikan dalam proses penyusunan dokumen RT/RW Kabupaten Pohuwato.
“Proses ini merupakan lintas sektor antara kementerian dan daerah, hasil evaluasi dari kementerian kami tindak lanjuti, dan alhamdulillah beberapa poin penting sudah rampung,” ungkap Nasir.
Salah satu isu awal yang berhasil diselesaikan adalah perbaikan data irigasi dan rawa. Nasir menjelaskan bahwa arahan dari kementerian telah direspons serius oleh pemerintah daerah, dan perbaikan tersebut kini tidak lagi menjadi hambatan dalam finalisasi dokumen RT/RW.
Isu kedua yang cukup sensitif adalah kepemilikan wilayah Tanjung Bajo yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo. Meskipun secara administratif masuk dalam wilayah Pohuwato, namun secara geografis berada di Boalemo. Persoalan ini akhirnya tuntas setelah dilakukan koordinasi antar kepala daerah.
“Masalah ini sudah diselesaikan melalui berita acara antara Bupati Pohuwato dan Bupati Boalemo, dan telah disepakati bahwa Tanjung Bajo berada dalam wilayah Kabupaten Boalemo,” terang Nasir.
Poin lainnya adalah terkait keberadaan Terminal Khusus (Tarsus) milik PT Lil dan penataan kawasan mangrove. Pansus bersama pemerintah daerah melakukan evaluasi agar keberadaan Tarsus tidak mengganggu ekosistem mangrove yang telah ditetapkan RT/RW Provinsi sebagai kawasan lindung.
“Kami melakukan pengurangan terhadap luasan area mangrove yang semula diusulkan oleh pihak perusahaan. Setelah evaluasi, sekitar 1,5 hektar area mangrove dikeluarkan dari area Tarsus yang diajukan, dan ini telah dikoreksi dalam pola ruang,” jelas Nasir.
Selain itu, Nasir juga menyoroti kawasan wisata Lalape yang sempat diusulkan masuk ke dalam kawasan industri pelabuhan Tarsus BJA. Pansus berhasil mempertahankan fungsi utama Lalape sebagai destinasi pariwisata.
“Alhamdulillah, kawasan wisata Lalape tidak jadi masuk dalam Tarsus BJA. Kawasan ini akan tetap berdiri sendiri sebagai destinasi wisata yang berdampingan dengan pelabuhan, namun bukan bagian dari wilayah industri,” tegasnya.
Ke depan, Pansus RT/RW berencana melakukan tinjauan lapangan terhadap sejumlah pola ruang yang sedang dibahas, guna memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan kondisi nyata.
“Kami akan turun langsung meninjau lokasi-lokasi yang menjadi fokus pembahasan agar penetapan pola ruang ini benar-benar akurat dan berpihak kepada kepentingan daerah serta keberlanjutan lingkungan,” pungkas Nasir.
