SERIKAT.ID – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato memperkuat pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari persiapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas yang berlangsung pada 26–28 Oktober 2026 di Hotel Lumire, Jakarta. Kegiatan ini diikuti pimpinan dan anggota DPRD Pohuwato dengan menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas tersebut diperlukan agar anggota legislatif memiliki pemahaman yang memadai terhadap berbagai ketentuan yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan APBD.
“Dalam penyusunan APBD tahun 2027, ada banyak regulasi yang harus kami pelajari dan pahami. Sehingga, Bimtek ini diselenggarakan sebagai upaya persiapan sekaligus peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam menyusun APBD tersebut,” ujar Beni Nento, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, fungsi penganggaran merupakan salah satu tanggung jawab penting DPRD. Karena itu, setiap tahapan pembahasan anggaran perlu didukung pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Salah satu materi utama dalam Bimtek tersebut adalah pedoman penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi salah satu acuan yang perlu dipahami dalam mempersiapkan proses penganggaran daerah untuk tahun berikutnya.
Beni menyampaikan bahwa materi dari para narasumber memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai ketentuan dan mekanisme penyusunan APBD, termasuk aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran.
“Banyak hal yang disampaikan oleh para narasumber, termasuk dari Kemendagri. Kami diberikan pemahaman terkait pedoman penyusunan APBD dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Karena itu, kami di DPRD Pohuwato harus benar-benar memahami regulasi ini,” jelasnya.
Pemahaman terhadap regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi pimpinan dan anggota DPRD ketika memasuki tahapan pembahasan APBD 2027. Dengan demikian, proses pembahasan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga memperhatikan substansi kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kualitas APBD sangat berkaitan dengan ketepatan menentukan prioritas program, efektivitas alokasi anggaran, serta kemampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mencermati kesesuaian rencana anggaran dengan arah pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
Beni berharap pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan Bimtek dapat diterapkan secara maksimal dalam pembahasan anggaran mendatang.
“Harapannya, setelah pelaksanaan Bimtek ini, pemahaman dan wawasan yang diperoleh dari para narasumber dapat diterapkan dengan baik dalam pembahasan nanti,” tutup Beni Nento.
Peningkatan kapasitas tersebut menjadi bagian dari persiapan kelembagaan DPRD Pohuwato dalam menghadapi agenda penganggaran tahun 2027. Hasil akhirnya diharapkan tercermin dalam proses pembahasan APBD yang lebih terarah, sesuai regulasi, serta mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Dengan pemahaman regulasi yang memadai dan pembahasan yang dilakukan secara cermat, fungsi penganggaran DPRD diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pohuwato.










