POHUWATO – Persoalan program tali asih bagi masyarakat terdampak aktivitas pertambangan di Kabupaten Pohuwato kembali memicu ketegangan. Pada Kamis (28/5), sejumlah warga yang mengaku belum menerima kompensasi dari PT PETS terlibat adu argumen dengan pihak perusahaan di kawasan pertambangan.
Peristiwa tersebut menjadi sinyal bahwa penyelesaian persoalan antara perusahaan dan sebagian masyarakat masih jauh dari tuntas. Ketidakpuasan warga terhadap proses dan nilai tali asih yang ditawarkan disebut menjadi salah satu pemicu munculnya kembali gesekan di lapangan.
Menanggapi situasi itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli, meminta PT PETS untuk mengedepankan pendekatan persuasif melalui dialog terbuka dengan masyarakat yang hingga kini belum memperoleh tali asih.
Menurut politisi yang akrab disapa Ayah Ypoin itu, perusahaan perlu menunjukkan itikad baik dengan membangun komunikasi yang lebih intensif dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
“Dialog harus menjadi langkah utama. Perusahaan perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari jalan keluar yang adil sehingga persoalan ini tidak terus berulang,” ujar Abdul Hamid.
Ia menilai, selama masih ada warga yang merasa haknya belum terpenuhi, potensi ketegangan akan tetap terbuka. Karena itu, proses penyelesaian harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap sebagian masyarakat.
Abdul Hamid juga mengingatkan agar setiap upaya penyelesaian dilakukan secara damai dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana. Ia berharap seluruh pihak mampu menahan diri serta mengutamakan musyawarah demi menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut.
Di sisi lain, sejumlah warga mengaku keberatan terhadap besaran tali asih yang ditawarkan perusahaan. Mereka menilai nilai kompensasi tersebut belum cukup untuk mendukung proses peralihan mata pencaharian yang selama ini menjadi tujuan utama program tersebut.
Kondisi itu membuat sebagian masyarakat masih bertahan di kawasan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Situasi tersebut kemudian berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara warga dan pihak perusahaan di lapangan.
Abdul Hamid menegaskan bahwa investasi dan pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Oleh karena itu, ia mendorong PT PETS agar segera membuka ruang negosiasi yang konstruktif dan menghasilkan kesepakatan yang jelas serta dapat dilaksanakan.
“Ketika persoalan masyarakat diselesaikan dengan baik, maka aktivitas perusahaan juga dapat berjalan lebih kondusif. Semua pihak membutuhkan kepastian dan rasa keadilan,” katanya.
Hingga kini, masyarakat yang belum menerima tali asih masih menunggu langkah konkret dari PT PETS terkait penyelesaian tuntutan mereka. Sementara itu, berbagai kalangan berharap penyelesaian dapat segera dicapai guna mencegah munculnya konflik yang lebih luas di kemudian hari.
Sampai berita ini diturunkan, PT PETS belum memberikan keterangan resmi terkait insiden yang terjadi maupun perkembangan terbaru mengenai penyelesaian program tali asih bagi warga yang belum menerimanya.
