Pohuwato – Ketua Fraksi Gerinda kabupaten pohuwato Abdul Hamid Sukoli mengatakan bahwa, DPRD tengah mengawal Aspirasi masyarakat penambang untuk mendapatkan hak – hak mereka yang telah lama mengantungkan hidup di pertambangan.
“Berkaitan dengan ini, ini adalah upaya penyelamatan hak – hak warga lokal, sehingga tidak ada satu alibi yang dapat mengkanter ini dalam rangka kita mencari langkah – langkah solutif,”. Katanya saat Rapat Bersama Penambang,Senin 21 Oktober 2025.
Aleg dapil Marisa – Buntulia itu berharap masyarakat tidak mudah di pecah belah oleh isu – isu yang beredar diluar
“Kita dalam keadaan posisioning kita sebagai pemerintah di perhadapkan dengan isu – isu lokal masyarakat,sebagaimana itu isu tenaga kerja yang seolah-olah dengan sikap DPRD ini mengorbankan mereka,makanya pak Nasir sering bicara dengan saya sipil Socaity dan pemerintah dan DPRD harus solid,dalam situasi ini kita tidak bisa pisah – pisah,kita tidak bisa disintegrasi dengan keadaan,kita tidak bisa mudah di pecah belah,karena Alhamdulillah bapak ibu sekalian melalui pengawalan teman – teman lahir satu komitmen kolektif kami secara kelembagaan untuk betul betul serius,”. Harapnya.
Abdul Hamid Sukoli kembali menegaskan Ucapan sumpah dari ketua Komisi III Nasir Giasi adalah bentuk keseriusan lembaga dalam mengawal dan mencari solusi terbaik terhadap nasib Penambang dan keberlangsungan Investasi di Pohuwato.
“tadi pak Nasir bersumpah atas nama Allah lillahitaala itu adalah sumpah yang tidak main – main, inipun sama dengan kami bahasa batin kami bahasa nurani kami sama dengan bapak ibu sekalian, sehingga kita perlu solid untuk saat ini,”. Ucapnya dengan mengulang kembali ucapan Nasir.
Menanggapi pemberitaan salah satu Tenaga kerja lokal, Abdul Hamid Sukoli menduga adanya pesan peta konflik sesama orang lokal yang tengah di hembuskan ke publik.
“saya dengan isu tenaga kerja lokal mencoba memahami ada satu pesan ini akan di peta komplikan ada tri konflik,disisi lain ada tenaga kerja, kemudian ada penambang kemudian ada govermen di dalam, tiga ini akan di tabrak – tabrakan, kami dari awal berkomitmen,ulang – ulang pak Nasir sampaikan menyelesaikan masalah penambang sama artinya menyelesaikan masalah perusahaan kurang apalagi ini pesan, tetapi kami di tafsirkan ini negatif,ini buruk oleh beberapa petinggi – petinggi perusahaan,”.
“saya pada konflik awal ilota kiri menyampaikan satu statement homo homini Lupus, jangan ada manusia memangsa manusia lainnya, jangan ada manusia jadi predator bagi manusia lainnya, investasi kami harapkan Bergerak beraktivitas dalam landasan keadilan dan kemanusiaan ini yang kami harapkan, pesan apalagi pesan moral apalagi yang kami tidak Sampaikan kepada mereka,tetapi ini tafsiran – tafsiran mereka ko jelek,”. Sesalnya.
Aleg muda dari fraksi Gerindra ini juga menyesalkan adanya pemikiran para petinggi perusahaan bahwa DPRD sebagai aktor penggerak para penambang. Padahal menurutnya, kehadiran anggota DPRD di tengah konflik antara penambang dan perusahaan sebagai penengah untuk mencarikan solusi.
“terakhir kami benar apa yang disampaikan oleh pak Nasir, seolah – olah isu tambang kami yang mebilizer,pak Hamdi yang mobilizer,, pak Nasir yang mobilizer,propokasi mengadu antara penambang dan mereka, faktanya kehadiran kami disana menengahi mencari solusi, seperti apa yang disampaikan oleh pak Hamdi,jangan sampai ada inpek hukum yang dapat masuk lagi kepada masyarakat kita,”. Tegasnya.
“Untuk menyikapi ini, kita perlu solid tidak dalam arti bahwa ini betul-betul kita berperang secara fisik tidak,tetapi kita beradu gagasan,beradu pikiran dalam rangka menghadirkan yang terbaik,sebagai rumusan solusi bersama ini yang kita inginkan,ada investasi ada rakyat penambang bagian daripada history perjalanan panjang daerah ini menjadi bagian nyata daripada keberadaan daerah ini secara historis dan legalitas yang pak Amin sebut – sebut dan kemudian peradaban perekonomian di Bangun darisana,”. Pungkasnya.
