Pohuwato – DPRD kabupaten pohuwato tengah menyoroti perusahaan yang tidak taat membayar pajak. Sorotan itu di sampaikan dalam rapat paripurna penandatanganan berita acara persetujuan bersama pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun anggaran 2024, Selasa, 22 Juli 2025.
Nasir Giasi selaku Ketua Pansus menyampaikan sejumlah rekomendasi atas pengelolaan keuangan daerah. Diantaranya meminta pengelolaan keuangan yang bersumber dari CSR atau Corporate Social Responsibility harus dimasukkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam Rekomendasi itu juga, DPRD meminta pemerintah daerah meningkatkan integritas dan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
“Hal ini penting agar penggunaan anggaran dapat semakin efisien, efektif, dan berbasis kinerja,”tegas Nasir Giasi
Tidak kalah penting, realisasi anggaran dan target capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga jadi perhatian DPRD. Menurut Nasir, optimalisasi PAD adalah kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pohuwato.
Seiring dengan hal tersebut Nasir secara tegas menyoroti kontribusi dua perusahaan besar di Pohuwato, yaitu PT Lil dan PT BJA, yang dinilai sering mangkir dari kewajiban pajak, terutama pajak katering, pajak sampah, dan pajak penggunaan air bawah tanah.
“Kami apresiasi PT PETS yang patuh membayar pajak rumah makan dan katering. Tapi PT Lil dan PT BJA justru kerap beralasan bahwa penyediaan katering langsung diserahkan ke karyawan, sehingga tidak tercatat sebagai pemasukan daerah. Ini harus dihentikan. Kami mendesak pemerintah daerah lebih tegas agar dua perusahaan ini tidak lepas tanggung jawab terhadap kontribusi mereka,” tegas Nasir Giasi.
